Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyesalkan pernyataan Kepala Balai Taman Nasional (BTN) Manusela pasca-insiden meninggalnya pendaki asal Bogor,
Penulis: admin
Jelang Musda Golkar Maluku, RR dan RBS Menguat: “Kami Siap Jika Didorong Kader”
Jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Maluku, dinamika internal partai berlambang beringin itu kian memanas.
Program Sekolah Rakyat Gratis Mulai Diproses di Maluku, DPRD: Jangan Gunakan Data PKH!
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tengah memproses pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan berasrama secara gratis yang merupakan inisiatif dari pemerintah pusat
Ketua DPRD Maluku Serahkan Hewan Kurban Jelang Idul Adha di Poka
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Benhur George Watubun (BGW), melaksanakan safari jelang Hari Raya Idul Adha dengan menyerahkan dua
Mumin Refra Apresiasi Capaian WTP Pemprov Maluku, Soroti Pemerataan Pembangunan di Daerah Terpencil
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra, S.H., mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih oleh Pemerintah
Komisi II DPRD Maluku Ungkap Dugaan Proyek Fiktif dan Pemborosan Anggaran di Dinas Kehutanan dan Perikanan
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, mengungkapkan sejumlah persoalan serius yang ditemukan dalam pengawasan terhadap proyek-proyek
Osco Olfriady Letunggamu Ketua Bidang Pengembangan Lahan DEKOPIN “Siap Bangun Perumahan Rakyat di Sulut”
Mediarasional.com – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mendukung program nasional Prabowo Subianto dengan membangun perumahan rakyat di Sulawesi Utara. Hal itu terlihat saat
Pemerhati Konstruksi Soroti Pelanggaran Kontrak pada Proyek Gedung Baru Kemenag Kota Tual
Seorang pemerhati konstruksi lokal, Bosko J, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelaksanaan pembangunan gedung baru Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tual yang saat ini
DPRD Maluku Desak Pemerintah Cabut Surat Edaran KKP yang Rugikan Daerah Penghasil Ikan di Laut Arafura
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) didesak segera mencabut dua surat edaran yang dinilai merugikan daerah penghasil ikan, khususnya di
KNPI Maluku dan DPRD Dorong Transparansi Dana Hibah APBD 2024 Senilai Rp48,6 Miliar
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Suleman Letsoin, menggelar pertemuan penting di
- Sebelumnya
- 1
- …
- 11
- 12
- 13
- …
- 21
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.













