Di tengah sorotan terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mengingatkan bahwa pemangkasan dana transfer ke daerah bukan sekadar soal angka di atas kertas. Bagi daerah seperti Maluku, kebijakan itu berimbas langsung pada ruang gerak, kreativitas, dan kemandirian pemerintah daerah dalam membangun sesuai potensi lokalnya. “Negara ini kalau sudah potong dana transfer, lalu datang bawa proyek, bawa program. Padahal, setelah pemotongan itu, daerah kewalahan menerima kunjungan,” ujar Watubun dengan nada tegas saat ditemui di Gedung DPRD Maluku, Senin (13/10/2025).
Ia menilai, langkah pemerintah pusat yang memangkas dana transfer sekaligus menggiring sebagian anggaran melalui proyek-proyek kementerian telah mematikan semangat otonomi daerah, yang sejatinya menjadi roh reformasi sejak dua dekade lalu. “Kalau kegiatan seperti itu terus terjadi, saya tidak tahu. Tapi saya berharap negara berpihak kepada rakyat,” ungkapnya.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, realitas fiskal Maluku saat ini memperlihatkan beban berat. Sebagian besar pendapatan daerah kini habis untuk belanja pegawai, terutama akibat kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Bayangkan, pengangkatan PPPK itu semua dianggarkan lewat DAU, padahal tidak semuanya diperuntukkan ke situ. Lalu dengan apa daerah bisa membangun kreativitas?” katanya.
Watubun menilai, pemotongan dana transfer bukan hanya menghambat kinerja birokrasi daerah, tetapi juga membatasi ruang inovasi kepala daerah dalam mengeksekusi program prioritas sesuai visi-misi pembangunan. “Kreativitas daerah pasti terganggu. Dengan pemotongan itu, ruang gerak kepala daerah dan kepala wilayah menjadi sempit,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti kecenderungan pemerintah pusat yang semakin menarik kewenangan fiskal ke atas, sementara daerah dipaksa bertahan dengan ruang anggaran yang menipis. “Kalau seperti ini, semangat otonomi daerah kita hilang,” tegas Watubun.
Meski demikian, Ketua DPRD Maluku itu tetap membuka ruang dialog. Ia berharap kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Maluku dapat menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat untuk mendengar langsung denyut aspirasi daerah yang selama ini terpinggirkan dalam pengambilan keputusan. “Kami harap Wapres datang dan dengar aspirasi daerah, supaya kebijakan ke depan lebih berpihak pada rakyat dan semangat otonomi benar-benar dijaga,” pungkasnya.
