Polemik terkait aktivitas pertambangan oleh PT Batulicin Beton Asphalt (PT BBA) di wilayah Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, masih terus berlangsung. Di tengah cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi yang melanda kawasan pegunungan di daerah tersebut, kekhawatiran akan dampak lingkungan semakin meningkat.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku secara tegas mendorong agar seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Kepulauan Kei dihentikan. Hal ini juga sejalan dengan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku yang sebelumnya telah menetapkan larangan terhadap operasi tambang di kawasan Nerong, Kei Besar Selatan.
Farok Fakaubun, salah satu fungsionaris KNPI Provinsi Maluku, menyayangkan masih adanya warga yang memandang pertambangan hanya dari sisi ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan kerusakan lingkungan jangka panjang.
“Beta sebagai orang asli Kei Besar, sangat prihatin atas musibah ini. Proses 5 tahun terakhir, kalo bicara cuaca ekstrem lalu Kei Besar banjir itu tidak masuk akal. Dari zaman tete-nene moyang, Kei Besar tidak pernah terkena dampak banjir yang merugikan masyarakat,” pungkas Fakaubun.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai adat di tengah gelombang kepentingan ekonomi, serta menyayangkan sikap permisif sebagian warga terhadap perusakan alam.
“Katong ini orang Kei mati karna dua hal, perempuan dan batas tanah. Lalu hari ini orang luar datang ambe tanah melalui pertambangan katong biarkan? Seng bisa,” ungkapnya dengan nada emosional.
Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Maluku belum memberikan pernyataan resmi terkait aktivitas tambang di Kei Besar, meskipun tekanan dan sorotan publik terus meningkat. Masyarakat dan aktivis mendesak agar pemimpin daerah segera bersikap demi menjaga kelestarian lingkungan dan masa depan wilayah tersebut.
