Kepulauan Kei di Kabupaten Maluku Tenggara tengah menghadapi dua tantangan besar yang akan menentukan arah masa depannya: pengelolaan potensi laut yang belum optimal serta pelestarian adat dan budaya lokal yang kian memudar.
Sebagai wilayah kepulauan, Kei memiliki kekayaan laut yang melimpah seperti ikan pelagis, udang, dan berbagai hasil laut lainnya. Namun, potensi besar ini belum dimaksimalkan secara adil dan berkelanjutan. Nelayan lokal masih banyak yang menggunakan alat tangkap tradisional dan belum terhubung dengan jaringan pasar regional maupun nasional. Sementara itu, infrastruktur penunjang seperti tempat pelelangan ikan, cold storage, dan akses pelatihan masih terbatas.
Di sisi lain, budaya dan adat Kei—terutama hukum adat Larvul Ngabal yang selama ini menjadi pijakan sosial masyarakat Kei—mengalami kemunduran akibat pengaruh budaya luar, perubahan gaya hidup, dan kurangnya minat generasi muda terhadap adat istiadat leluhur.
Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Jenderal Eksekutif DPP AMKEI INDONESIA (Anak Muda Kepulauan Evav Indonesia), Hamka Djalaludin Refra, menegaskan pentingnya peran strategis generasi muda Kei dalam menjaga dua pilar utama masyarakat: laut dan adat.
“Tentunya kami pengurus bersama Ketua Umum DPP AMKEI INDONESIA sangat konsen terhadap dua isu besar ini—ekonomi kelautan yang belum diberdayakan secara adil dan budaya Kei yang mulai memudar. Kami percaya, pemuda harus jadi penggerak, bukan hanya pengamat,” ujarnya.
Hamka menyebutkan beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemuda Kei, di antaranya membentuk koperasi pemuda nelayan sebagai wadah ekonomi kreatif berbasis laut; mendorong edukasi digital mengenai budaya Kei melalui media sosial, film pendek, dan podcast berbahasa daerah; dan mengadakan pelatihan keterampilan lokal seperti pengolahan hasil laut, kerajinan tradisional, serta festival budaya berbasis komunitas.
Hamka juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem yang memberdayakan pemuda dan melindungi identitas lokal. Ia menekankan bahwa kebijakan pembangunan seharusnya tidak dibuat secara top-down, melainkan lahir dari partisipasi masyarakat.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah mendirikan pusat pengolahan hasil laut terpadu untuk menunjang ekonomi maritim; mengintegrasikan budaya dan bahasa Kei dalam kurikulum lokal agar generasi muda memiliki rasa bangga terhadap identitas daerah; dan memberikan ruang partisipasi pemuda dalam perencanaan pembangunan melalui forum-forum kreatif dan terbuka di berbagai tingkatan pemerintahan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemuda dan pemerintah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan jika Kei ingin melangkah maju dengan tetap menjaga jati dirinya.
“Kei tidak kekurangan potensi. Lautnya subur, budayanya kuat, dan generasinya penuh energi. Tapi semua itu akan sia-sia jika berjalan sendiri-sendiri. Masa depan Kei harus dibangun bersama—dengan keberanian menjaga yang tak boleh hilang: laut dan adat,” tutup Hamka Refra.
