JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai sorotan setelah ketentuan mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar tidak dimasukkan dalam regulasi tersebut. Keputusan itu memunculkan kekecewaan dari kalangan pegiat antikorupsi karena dianggap menghilangkan salah satu instrumen penting untuk menelusuri dan merampas kekayaan pejabat negara yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.
DPR beralasan, tidak dimasukkannya ketentuan tersebut berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama prinsip praduga tak bersalah. Parlemen juga merujuk praktik sejumlah negara yang tidak menerapkan kriminalisasi terhadap peningkatan kekayaan tidak wajar, termasuk Amerika Serikat dan Jerman.
Padahal, konsep pemidanaan terhadap pejabat yang tidak mampu menjelaskan asal-usul kekayaannya telah menjadi bagian dari pembahasan internasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang ditandatangani pemerintah Indonesia pada 2003 dan kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Dalam praktiknya, penerapan aturan illicit enrichment masih menimbulkan perdebatan di berbagai negara. Sebagian negara memilih mengadopsi ketentuan tersebut sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sementara negara lainnya menolak dengan pertimbangan perlindungan hak asasi manusia dan persoalan pembuktian dalam proses hukum.
Meski demikian, lembaga riset Basel Institute of Governance menilai perampasan aset yang tidak jelas asal-usulnya dapat membantu negara memulihkan kekayaan yang diperoleh melalui praktik korupsi. Penerapannya dinilai dapat memberikan manfaat apabila dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan tetap menjamin perlindungan hak-hak setiap warga negara.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenul Rohman, menjadi salah satu pihak yang mengkritik tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment dalam UU Perampasan Aset. Ia menilai keputusan tersebut menghilangkan substansi penting yang selama ini paling dinantikan masyarakat dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi.
Menurut Zaenul, tanpa ketentuan tersebut, aparat penegak hukum akan kesulitan merampas kekayaan pejabat negara yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, terutama apabila kekayaan itu tidak sebanding dengan penghasilan resmi yang diterima selama menjabat.
“Penegak hukum tidak akan bisa merampas harta yang tidak jelas asal-usulnya, padahal dari awal aturan inilah yang paling ditunggu,” ujar Zaenul.
Ia menjelaskan, aturan mengenai perampasan aset seharusnya memberikan ruang bagi negara untuk menelusuri kekayaan penyelenggara negara yang tidak seimbang dengan penghasilan sahnya. Ketentuan tersebut dinilai penting karena dapat menjadi instrumen untuk mencegah pejabat memanfaatkan jabatan dan kekuasaan demi memperoleh kekayaan secara tidak sah.
Zaenul juga menilai ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat negara dan politikus karena dapat mengarah pada pemeriksaan terhadap sumber kekayaan mereka. Tanpa aturan yang secara khusus mengatur peningkatan kekayaan tidak wajar, ia khawatir UU Perampasan Aset tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjawab harapan publik.
Berdasarkan draf regulasi yang beredar setelah pengesahan DPR, Zaenul menyebut terdapat ketentuan yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pengadilan dalam kondisi tertentu. Ketentuan tersebut berlaku terhadap pihak yang telah meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
Namun, perampasan aset dalam kondisi tersebut tetap mensyaratkan adanya tindak pidana yang menjadi sumber kekayaan yang hendak dirampas. Dengan demikian, menurut Zaenul, regulasi itu belum menjawab persoalan utama mengenai kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya, tetapi tidak ditemukan tindak pidana asal yang dapat dibuktikan.
“Mereka [DPR dan pemerintah] membentuk undang-undang perampasan aset tapi tidak ada giginya. Macan ompong. Pepesan kosong,” kata Zaenul.
Ia menyayangkan hasil akhir pembahasan regulasi tersebut karena UU Perampasan Aset sebelumnya diharapkan menjadi salah satu instrumen penting yang mampu membawa perubahan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa pembahasan UU Perampasan Aset telah melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli hukum dan perwakilan masyarakat. Ia menyebut DPR telah menerima beragam pandangan, baik yang mendukung maupun menolak sejumlah ketentuan dalam rancangan undang-undang tersebut.
Habiburokhman menjelaskan, DPR juga melakukan perbandingan terhadap praktik hukum di sejumlah negara sebelum mengambil keputusan mengenai substansi regulasi. Menurutnya, UU Perampasan Aset lebih diarahkan untuk mengatur tata cara penegakan hukum, bukan merumuskan secara terperinci ketentuan pidana dan ancaman hukuman.
Selain itu, ia menegaskan bahwa prinsip perlindungan HAM dan praduga tak bersalah menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan regulasi tersebut. Atas dasar itu, DPR tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment sebagaimana yang diusulkan sejumlah pihak.
Pandangan serupa sebelumnya disampaikan pakar hukum Universitas Hasanuddin, Said Karim, yang diundang Komisi III DPR sebagai ahli dalam pembahasan UU Perampasan Aset pada Oktober lalu. Said secara tegas menyatakan bahwa ketentuan illicit enrichment tidak perlu dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang tersebut.
Ia menilai penerapan aturan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai perlindungan hukum yang memadai. Said juga mencontohkan sejumlah negara, seperti Sri Lanka, Bangladesh, Papua Nugini, dan Uganda, yang menurutnya belum berhasil mengoptimalkan mekanisme perampasan aset meskipun telah memiliki ketentuan pidana mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar.
Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan temuan Basel Institute of Governance. Lembaga riset yang berbasis di Swiss itu justru mencatat pengalaman Uganda sebagai salah satu contoh penerapan aturan illicit enrichment yang berhasil dalam mengungkap dan merampas kekayaan yang tidak dapat dijelaskan sumber perolehannya.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian terjadi pada 2020, ketika Geoffrey Kazinda, mantan pimpinan akuntan di kantor Perdana Menteri Uganda, terjerat perkara terkait kepemilikan aset senilai sekitar 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp22 miliar.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, Kazinda diketahui menyewa tempat tinggal di Sheraton Hotel, Kampala, pada 2010 hingga 2012 dengan biaya mencapai 56.000 dolar AS. Padahal, dalam laporan kekayaannya, total pendapatan yang dicantumkan selama periode tersebut hanya sebesar 22.000 dolar AS.
Pada periode yang sama, Kazinda juga diketahui menguasai lahan di Kampala dengan nilai sekitar 989.000 dolar AS serta sejumlah kendaraan mewah, termasuk mobil Mercedes-Benz, dengan total nilai sekitar 208.000 dolar AS.
Dalam persidangan, hakim menyatakan bahwa Kazinda tidak mampu memberikan penjelasan yang dapat membuktikan bagaimana dirinya memperoleh dan menguasai aset-aset tersebut. Bahkan, hakim mempertimbangkan bahwa sekalipun Kazinda tidak mengeluarkan uang selama 18 tahun masa kariernya, jumlah kekayaan yang dimiliki tetap tidak mungkin dapat diperoleh dari penghasilan resminya.
Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kepada Kazinda. Sejumlah aset berupa kendaraan mewah dan lahan yang dikuasainya juga dirampas oleh negara.
Basel Institute of Governance menilai perkara tersebut menjadi landasan penting bagi pengembangan penerapan hukum terkait tindak pidana memperkaya diri secara tidak sah di Uganda.
Contoh lainnya terjadi di Inggris pada 2018, ketika Zamira Hajiyeva, istri seorang petinggi International Bank of Azerbaijan, menjadi orang pertama yang terjerat mekanisme hukum terkait kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya melalui Unexplained Wealth Order.
Hajiyeva diketahui menghabiskan sekitar 16 juta poundsterling atau setara Rp383 miliar untuk berbelanja di Harrods, salah satu pusat perbelanjaan mewah di London, selama periode 2006 hingga 2016. Berdasarkan dokumen pengadilan, pengeluaran tersebut dilakukan menggunakan 54 kartu kredit, dengan 30 kartu di antaranya diterbitkan oleh bank yang dipimpin suaminya.
Selain pengeluaran untuk belanja mewah, Hajiyeva juga diketahui memiliki rumah mewah dan klub golf di kawasan Knightsbridge dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Badan Kejahatan Nasional Inggris atau National Crime Agency (NCA) menduga aset-aset tersebut diperoleh menggunakan uang hasil penipuan, penggelapan berskala besar, pemalsuan pembukuan, dan pencucian uang.
Penyidik tidak menemukan bukti yang sah mengenai sumber dana yang digunakan untuk membeli kedua properti tersebut. Kasus itu kemudian menjadi salah satu contoh penerapan mekanisme hukum untuk menelusuri kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
Sementara itu, penerapan aturan illicit enrichment di Italia menghadapi persoalan konstitusional. Pada 1994, Mahkamah Konstitusi Italia menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 25 konstitusi negara itu, yang mengatur prinsip legalitas dalam hukum pidana dan perlindungan seseorang dari tindakan pembatasan yang tidak memiliki dasar hukum.
Meski demikian, Italia tetap memiliki mekanisme untuk merampas aset seseorang yang telah dinyatakan bersalah dalam perkara pidana tertentu, termasuk korupsi, apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul kekayaannya. Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah confisca allargata atau penyitaan khusus.
Portugal juga pernah memperdebatkan penerapan aturan pemidanaan terhadap pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar. Negara tersebut telah mengikatkan diri pada UNCAC, tetapi tidak mengimplementasikan ketentuan illicit enrichment karena mempertimbangkan potensi persoalan terhadap perlindungan hak asasi manusia.
Pada 2012, Mahkamah Konstitusi Portugal membatalkan regulasi yang mengatur perampasan kekayaan pejabat dengan asal-usul yang tidak dapat dijelaskan. Putusan tersebut berawal dari gugatan Presiden Portugal saat itu, Anibal Cavaco Silva, terhadap undang-undang yang sebelumnya digagas dan disahkan parlemen.
Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai pemidanaan seseorang tanpa didasarkan pada pembuktian bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan tindak pidana berpotensi mengabaikan prinsip praduga tak bersalah. Mahkamah juga mempertimbangkan praktik sejumlah negara penandatangan UNCAC yang tidak menerapkan kriminalisasi terhadap peningkatan kekayaan tidak wajar.
Negara-negara seperti Finlandia, Inggris, dan Amerika Serikat menjadi contoh yang dirujuk dalam pertimbangan tersebut. Meskipun telah menandatangani konvensi antikorupsi PBB, negara-negara itu tidak mengadopsi ketentuan illicit enrichment sebagai tindak pidana tersendiri.
Perdebatan mengenai aturan tersebut pada akhirnya memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Di satu sisi, mekanisme perampasan aset dapat membantu negara memulihkan kekayaan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun, di sisi lain, penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip legalitas, pembuktian, serta perlindungan hak asasi manusia agar tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.








