Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Rovik Afiffudin, menyampaikan kekesalannya terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku baginya kendaraan dinas, berupa mobil tak berefek dalam pembangunan daerah, sehingga kiranya ada pertimbangan untuk melakukan penjualan guna anggaran atas hasil itu dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hal itu disampaikannya saat melakukan Rapat Kerja Komisi bersama Mitra di Kantor yang berada di Jalan Karang Panjang Ambon itu, pada Selasa (18/11/2025).
Kendaraan baik mobil ataupun motor, hematnya Politisi PPP itu hanya menumpuk tanpa memberi kemanfaatan yang jelas, dan menambah membebani APBD untuk Maluku.
“Kalau dijual, itu bisa masuk ke APBD. Nilainya bisa mencapai Rp4 sampai Rp5 miliar. Dana sebesar itu bisa dialihkan untuk pembangunan jalan atau program lain yang lebih mendesak.” Katanya.
Ketegasan Rovik, bahwa biaya kendaraan dinas tidaklah kecil, angkanya yang terbilang saat pertemuan itu, mampu menciptakan penataan jalan ataupun program yang menyentuh masyarakat lebih ternilai harganya.
“Kalau ada ratusan unit, totalnya bisa mencapai Rp200 sampai Rp300 juta. Belum termasuk biaya bahan bakar yang tetap ditanggung daerah,” Terang Rovik Afifudin
Penilaian penataan asset daerah ini, menurutnya harus dilakukan verifikasi menyeluruh untuk memastikan kendaraan layak pakai, sehingga dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.
“Kalau ada dinas yang ingin menarik, memakai, atau membeli, tinggal diatur. Tetapi bila tidak ada kebutuhan, sebaiknya dijual saja.” Tuturnya
Anggota DPRD itu juga menyinggung sejumlah kendaraan dinas yang sudah bertahun-tahun berada dalam penguasaan pejabat tertentu tak usah dilakukan penarikan paksa, karena itu merupakan suatu penghargaan atas jasa-jasa yang pernah dilakukan sewaktu aktif ketika menjadi pejabat.
“Ada yang sudah puluhan tahun memegang mobil. Jual saja, jadikan bentuk penghargaan. Mengapa harus ditarik-tarik dan membuat orang malu?.” Sanggah Rovik.
Kendaraan dinas yang seharusnya digunakan justru menumpuk di halaman Kantor orang nomor satu di Maluku itu, ia menyesalkan tanpa digunakan justru menjadi beban dan tidak memberikan manfaat lebih untuk daerah.
“Barang-barang seperti ini seharusnya tidak menjadi persoalan. Penataannya cukup dilakukan dengan pertimbangan yang wajar.” Tutupnya.
