AMBON, 26 Januari 2026 – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Benhur Watubun, menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perbaikan tata kelola perizinan dan penguatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Pernyataan itu disampaikan usai rapat kerja gabungan antara Komisi I, II, dan III DPRD dengan 10 mitra kerja, yang membahas laporan realisasi serapan PAD Tahun Anggaran 2025.
Benhur mengakui bahwa sejumlah proses perizinan belum tuntas sepenuhnya, meskipun aktivitas investasi sudah berjalan. Ia menyambut baik kontribusi PAD dari investor yang sudah melakukan setoran tahap pertama, namun mereka mengajukan penundaan pembayaran lanjutan hingga April 2026. “Yang penting barangnya ada, karena kalau tidak, ceritanya akan berbeda,” ujarnya menyoroti dinamika ini.
Benhur menekankan bahwa seluruh proses pengelolaan perizinan harus dijalankan secara tertib, profesional, dan sesuai aturan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. Menurutnya, kemajuan yang telah dicapai dibandingkan periode sebelumnya perlu terus didorong agar dapat memacu ekspansi usaha yang memberi dampak bagi kas daerah.
Selain itu, Benhur juga menyebutkan potensi sektor strategis seperti pengelolaan sumber daya alam yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam peningkatan PAD. Untuk itu, DPRD Provinsi Maluku mempertimbangkan pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengkaji persoalan tersebut secara lebih mendalam dan komprehensif.
Benhur mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah ditetapkan, sehingga tantangan utama kini berada pada tahap pelaksanaan dan eksekusi. Ia berharap tidak ada lagi hambatan administratif yang berlarut serta semua proses terintegrasi antar-OPD untuk memaksimalkan kontribusi PAD.
