Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, mengawali agenda kerja tahun 2026 dengan melakukan kunjungan perdana ke Kabupaten Maluku Tenggara, Sabtu (3/1/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Dalam kunjungan tersebut, Saadiah Uluputty didampingi oleh rekannya di DPR RI, Dr. Hj. Anis Byarwati, Anggota Komisi XI DPR RI. Kehadiran dua Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini mencerminkan sinergi lintas komisi dalam mengawal berbagai isu pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.
Rombongan disambut langsung oleh Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Penyambutan tersebut menegaskan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan Maluku Tenggara yang berkelanjutan.
Selain menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PKS Maluku Tenggara, kunjungan ini juga merupakan bagian dari agenda kunjungan daerah pemilihan (dapil). Pada kesempatan tersebut, Saadiah Uluputty menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung serta membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan riil warga, sejalan dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI.
Sinergi bersama Dr. Hj. Anis Byarwati, yang memiliki peran strategis di Komisi XI DPR RI, turut memperkaya pembahasan, khususnya terkait isu ekonomi, keuangan, serta penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat daerah. Keduanya sepakat bahwa pembangunan daerah harus dilandasi dialog terbuka dan kolaborasi yang berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan.
“Kunjungan ini bukan sekadar agenda formal, tetapi merupakan wujud komitmen kami untuk hadir, mendengar, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Maluku Tenggara di tingkat nasional,” ujar Saadiah Uluputty di sela-sela kegiatan.
Kunjungan perdana ini diharapkan menjadi awal yang positif dalam memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus menegaskan peran DPR RI dalam mengawal pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara sepanjang tahun 2026.
