Oleh : Saldi Matdoan
Akademisi Universitas Negeri Yogyakarta.
Di tengah tuntutan publik terhadap birokrasi yang bersih, responsif, dan berorientasi pelayanan, sosok Sekretaris Daerah Kota Tual, Ridwan H. Renwarin, S.E., M.Si., kerap dipandang sebagai representasi birokrasi yang bekerja dekat dengan rakyat. Kepemimpinannya menghadirkan gambaran bahwa aparatur pemerintahan tidak semata menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam menjembatani kebijakan dan kebutuhan masyarakat.
Sejak menjabat, Ridwan menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang relatif berbeda dari pola birokrasi konvensional. Ia tidak membatasi perannya pada pengelolaan administrasi pemerintahan, tetapi aktif hadir di ruang-ruang publik—pasar, pelabuhan, kegiatan sosial, hingga forum masyarakat. Kehadiran langsung ini memberi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah berupaya memahami realitas lapangan secara utuh, bukan hanya melalui laporan tertulis.
Pendekatan humanis yang ditampilkan Ridwan dinilai mampu membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, ia dikenal mampu menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga publik tidak merasa terasing dari proses pengambilan keputusan. Bagi sebagian aktivis lokal, keterbukaan ini menjadi nilai penting karena membuka ruang dialog, kritik, dan evaluasi kebijakan secara konstruktif.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, peran Ridwan sebagai motor koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga patut dicermati. Sinkronisasi program, pengurangan tumpang tindih kebijakan, serta penguatan akuntabilitas menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang lebih efisien dan efektif. Profesionalisme dan sikap adil yang ia tunjukkan dinilai mampu memperkuat kepercayaan internal pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di sektor ekonomi lokal, dukungan terhadap pengembangan UMKM menjadi salah satu aspek yang sering disorot. Fasilitasi pelatihan, pendampingan, serta promosi produk lokal mencerminkan orientasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi kerakyatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa birokrasi dapat berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Menariknya, perhatian Ridwan tidak berhenti pada aspek administratif dan ekonomi semata. Dukungan terhadap pelestarian budaya, pengembangan pariwisata lokal, serta program lingkungan hidup menunjukkan perspektif pembangunan yang lebih holistik. Bagi aktivis budaya dan lingkungan, pendekatan ini dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara modernisasi dan kearifan lokal—sebuah tantangan yang kerap dihadapi daerah kepulauan seperti Kota Tual.
Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh konsistensi integritas dan akuntabilitas para pemimpinnya. Dalam konteks ini, Ridwan menempatkan transparansi dan profesionalisme sebagai prinsip kerja. Sikap terbuka terhadap masukan, kesiapan menindaklanjuti aspirasi, serta keberanian menjaga etika birokrasi menjadi faktor yang memperkuat legitimasi kepemimpinannya di mata masyarakat.
Lebih jauh, gaya kepemimpinan Ridwan memberi inspirasi bagi generasi birokrat muda. Ia menunjukkan bahwa profesionalisme tidak harus berjarak dengan empati, dan ketegasan dapat berjalan seiring dengan pendekatan dialogis. Model kepemimpinan seperti ini relevan dengan tantangan birokrasi modern yang dituntut adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.
Pada akhirnya, kepemimpinan Ridwan H. Renwarin menghadirkan refleksi penting bagi tata kelola pemerintahan daerah. Bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari infrastruktur yang berdiri, tetapi juga dari kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya. Ketika birokrasi mampu hadir, mendengar, dan merespons secara nyata, kepercayaan publik tumbuh, dan fondasi pembangunan berkelanjutan dapat terbangun.
Dalam konteks Kota Tual, Ridwan menjadi contoh bahwa birokrasi dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial—bukan sekadar struktur administratif. Kepemimpinan yang memadukan visi, integritas, dan empati inilah yang dibutuhkan untuk membawa daerah menuju masa depan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
