Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku melakukan tatap muka bersama ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, guna membahas jalannya pengawalan dana pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dengan nilai Rp1,5 triliun yang akan dialokasikan untuk pembangunan Infrastruktur Strategis dengan menekankan perlu adanya Transparansi. (01/12/2025). Malam
Ketua KNPI Maluku, Arman Kalean, berharap Komisi III dapat memastikan setiap tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berjalan dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat dana pinjaman bernilai sangat besar untuk daerah Maluku yang masih memiliki hutang (belum lunas).
“Komisi III memiliki fungsi vital dalam memastikan anggaran pinjaman Rp1,5 triliun tepat sasaran. Kami berharap dana tersebut diprioritaskan untuk infrastruktur yang dapat meningkatkan akses, konektivitas, dan kualitas hidup masyarakat Maluku,” Kata Arman.
Dalam pertemuan itu, Alhidayat Wadjo, memberi sambutan positif dengan masukan dari KNPI Maluku. Kiranya pihak DPRD Maluku akan terus berkomitmen demi menjalankan fungsi pengawasan serta alokasi dan pelaksanaan dana pinjaman yang akan direalisasikan.
“Kami akan memastikan setiap item pembangunan yang dibiayai dari pinjaman ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komisi III akan mengawal prosesnya dari perencanaan hingga realisasi,” Sambut Wajo
Audiensi yang Kolaboratif menjadikan pertemuan tersebut mengarah pada pelayanan publik, dan memastikan penggunaan dana berjalan sesuai kemauan masyarakat yakni adanya transparansi.
Ini adalah momentum, saat melakukan Dialog bersama pemuda yang memiliki perhatian terhadap daerah dan masyarakat, aktif dan regenerative memberi pandangan dan masukan yang seimbang, untuk kebijakan strategis pemerintah provinsi dan 11 kabupaten/kota.
