Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku melaksanakan rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran (T.A) 2026, yang berlangsung di ruang Baileo Karang Panjang Itu. Minggu (30/11/2025) Malam.
DPRD Provinsi Maluku menyoroti penurunan penerimaan pajak daerah pada tahun 2025 dan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengambil langkah Strategis untuk mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui Benhur George Watubun (BGW) selaku Ketua DPRD Maluku, ia menyampaikan kekhawatiran terkait Proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun 2026. Ia berharap kiranya Pemprov mampu memberi Kontribusi nyata dengan menaikan PAD dari sektor-sektor yang di anggap penting.
“Kami mengharapkan Pemerintah Daerah segera mengambil langkah-langkah antisipatif untuk meningkatkan PAD melalui sektor pajak dan retribusi. Ini adalah kunci untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dan membiayai program-program pembangunan yang telah direncanakan,” Harapnya Benhur dalam sambutan
DPRD juga menilai bahwa target PAD sebesar Rp3,7 triliun perlu ditinjau secara realistis, mengingat kebutuhan pembiayaan daerah semakin meningkat sesuai dengan arah RPJMD Provinsi Maluku. Salah satu poin kritis dalam paripurna adalah desakan DPRD agar segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi.
Revisi ini dinilai penting untuk menyesuaikan Regulasi dengan kondisi ekonomi dan mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada. Hingga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
“BUMD harus menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah. Jika tidak memberikan kontribusi optimal, maka harus ada evaluasi menyeluruh dan tindakan tegas, termasuk terhadap pihak ketiga yang lalai memenuhi kewajiban,” Tegas Ketua DPRD Provinsi Maluku.
Isu lain yang menjadi perhatian DPRD adalah pengelolaan Pasar Mardika Ambon, salah satu pusat ekonomi strategis. Pasar ini diharpkan agar dalam pengelolaannya bisa dikelola secara transparan, profesional, serta bebas dari Intervensi pihak lain.
Selanjutnya, BGW mengapresiasi seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku terutama Badan Anggaran (Banggar) yang sudah memberi kinerja dalam menentukan arah RAPBD 2026 hingga mampu diselesaikan dengan baik. Dan Optimis Sinergitas DPRD dan Pemda, akan membawa Maluku keluar dari tekanan Fiskal hingga bergerak menuju kesejahteraan masyarakat.
“Dengan kolaborasi dan semangat bersama, kita percaya Provinsi Maluku mampu menghadapi tantangan dan terus melaju menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.” Kata Benhur Watubun.
