Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menyoroti langkah yang akan di ambil Gubernur Maluku dan pentingnya Analisis yang matang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan, demi mendorong pembangunan daerah tahun 2026. Peringatan ini disampaikan Bisri As Shiddiq Latuconsina pada Jumat (21/11/2025).
“Pak Gubernur dan juga DPRD Maluku jangan gegabah berutang atau menambah pinjaman lagi. Meski itu bukan sesuatu yang haram.” Tegas Bisri.
Menurutnya, meskipun pinjaman Pemerintah bukanlah hal yang dilarang, utang seharusnya menjadi opsi terakhir dalam perencanaan pembangunan, sebab langkah itu di anggapnya akan membebani daerah di kemudian hari jika telah dilakukan persetujuan bersama.
“Utang itu opsi terakhir, tapi sebaiknya dihindari. Jangan kita pinjam dan malah membebani daerah di masa depan. Saat ini perhatian kita harus fokus pada lapangan pekerjaan yang masih sempit, meningkatkan investasi, dan memperbaiki kesejahteraan tenaga honorer ASN. Itu lebih penting daripada berpikir berutang.” Tutur Latuconsina.
Banyak cara untuk menambah APBD Maluku, tanpa harus melakukan pinjaman. Beberapa diantaranya adalah mengoptimalkan PAD, terutama dari sektor jasa yang belum tergarap maksimal, serta meningkatkan kinerja BUMD agar bisa memberikan Kontribusi Signifikan.
Dalam keterangannya, ia melanjutkan bahwa jika Pemprov Maluku tetap kekeh dengan keberlanjutan hutang, perlunya mengisi diskusi terbuka dengan melibatkan para ahli.
“Masyarakat Maluku perlu tahu. Kita punya banyak ekonom, akademisi, dan pakar yang bisa diajak berpikir bersama. Undang mereka dalam satu forum, diskusikan apakah daerah ini benar-benar perlu berutang atau tidak.” Lanjut Anggota DPD Dapil Maluku itu.
Baginya, pinjaman daerah yang di tinggalkan pemerintahan sebelumnya sebesar Rp.700 miliar belum menunjukkan hasil signifikan atau memberi dampak positif yang tinggi kepada daerah. Justru sebagian anggaran tersedot dikarenakan cicilan yang berjalan continue setiap tahun.
“Dari pinjaman Rp700 miliar saja, ekonomi kita tidak mengalami kemajuan berarti. Nah, jika kita berutang lagi Rp1,5 triliun tanpa kalkulasi matang, saya kuatir Maluku akan kolaps dalam beberapa tahun ke depan.” Terang Basri.
