Walau masih ada tahapan Analisis terkait pinjaman 1,5 Triliun di PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, melalui Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) melihat hal tersebut adalah peluang positif yang akan meningkatkan kesejahteraan dengan program-program dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. (21/11/2025).
Hal itu disampaikan langsung oleh Mumin Refra selaku Anggota DPRD Provinsi Maluku, yang menganggap 1,5 Triliun bentuk dari kebutuhan daerah. Sebab, kaitannya dengan lahirnya Instruksi Presiden (Inspres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efesiensi Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang perlu dilalui.
“Pinjaman 1,5 T oleh Pemerintah Provinsi Maluku itu, dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah, kita tahu bahwa dampak dari Inpres, terjadi efisiensi terhadap pengelolaan keuangan negara yang berdampak langsung terhadap keuangan daerah.” Katanya
Ia menambahkan bahwa, kiranya hal tersebut sangat dibutuhkan masyarakat di daerah demi menunjang kebutuhan secara menyeluruh, sehingga Fraksi PKB mengambil langkah dengan mendukung Pemprov melakukan pinjaman dari PT. SIM.
“Oleh karena itu, bagi fraksi PKB sepanjang dibutuhkan untuk kebutuhan daerah demi kemajuan rakyat di maluku, kami memandang itu adalah suatu kebutuhan yang patut di dukung.”
Baginya, langkah yang di lakukan Gubernur Maluku merupakan suatu tindakan wajib dan bertanggung jawab terhadap daerah, memberi dampak positif tentang arah kebijakannya dalam membangun.
“Langkah yang dilakukan gubernur maluku adalah menjawab kebutuhan rakyat sebagai tanggung jawab pemerintah, mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam kebijakan politik anggaran pada APBD Provinsi Maluku dan di tambahkan dengan 1,5.” Terang Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku.
Pinjaman yang di canangkan tersebut, tentu terjadi tidak serta-merta hanya keinginan belaka, akan tetapi melalui berbagai proses yang ada, sehingga suatu keputusan bersama melakukan dukungan atas hal itu.
“1,5 itu dilakukan tentu berdasarkan tahapan, berdasarkan skema yang besar, skema yang luas, dan seluruh laporan produk aturan terpenuhi, oleh karena itu sepanjang pengelolaannya dibutuhkan untuk kepentingan rakyat Fraksi Kebangkitan Rakyat mendukung, mensupport seluruh agenda yang dilakukan Gubernur Maluku.” Tutup Refra
