Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Rencananya akan melakukan Peminjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 1,5 Triliun. Hal tersebut di ketahui merupakan ide dari Gubernur Maluku yang menganggap perlu adanya Hutang demi menjawab tantangan dari Efisiensi Anggaran. (21/11/2025).
Fungsionaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku, Mustova Namsa menyebut ini adalah kemunduran dalam menciptakan Good Governance di wilayah Maluku, mengingat Maluku menjadi salah satu daerah dengan tingkat Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa di Optimalkan demi peningkatan keuangan daerah.
“Kita tahu betul bahwa dalam rangkaian perjalanan ini, kegagalan pemerintah sebelumnya adalah tanggung jawab pemerintah berikutnya begitu terus demi menjaga hal wajar untuk membangun daerah, tetapi sulit untuk bapak Hendrik dalam mengelola keuangan daerah sebagai gubernur Maluku yang punya hak penuh menciptakan Kondusifitas di daerah, ini menjadikan pemerintahan sekarang tak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang melakukan hal serupa.” Tuturnya
Memang peminjaman ini masih dalam tahap perencanaan, kendati demikian banyak pihak yang meresahkan akan adanya saran yang di bangun oleh Hendrik Lewerissa selaku Gubernur. Hingga kini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku masih tahap menganalisis apakah dilakukan persetujuan atas opini yang telah di bangun di masyarakat demi tak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di kemudian hari.
“Kami tahu betul bahwa, pemerintahan yang di pimpin bapak Hendrik saat ini sedang berusaha melihat peluang yang terbaik dari banyaknya yang baik, ketika saran itu di munculkan beliau pasti sudah tahu bagaimana Psikology masyarakat mendengarkan hal itu.” Jelas Namsa
Ia pun menambahkan kiranya kebijakan yang akan di ambil perlu memperhatikan secara lugas dampak apakah yang dapat merugikan Maluku kala nanti, sebab masih ada hutang yang belum terlunas di PT SIM sebanyak 700 Miliar, dengan angka cicilan 136,67 miliar pada tahun 2026. Harapannya tak ada susulan hutang berikutnya yang sifatnya Signifikan, karena dapat mengganggu pembangunan daerah.
“Sebagai orang terdekat Prabowo Subianto, seharusnya gubernur saat ini lebih lihai melihat peluang memberi dampak positif terhadap daerah, apa yang susah bapak Hendrik? Bapak berada di jalur kekuasaan, Efesiensi itu bukan alasan untuk melakukan hutang, bapak mau bangun daerah ini kedepan seperti apa? Kalau hanya dengan hutang, kehadiran Hendrik lewerissa sebagai gubernur saat ini adalah menjawab pemerintahan sebelumnya cara terbaik membangun daerah, bukan kembali dengan cara-cara pemerintahan sebelumnya lagi.” Sesalnya
Politisi Gerindra itu senter di kabarkan menjawab bahwa Hutang bukanlah hal yang haram, sehingga perlu di pertimbangkan kebijakan tersebut, guna membangun daerah terutama bagian infrastuktur di beberapa wilayah Maluku.
Bagi Namsa, Pemprov perlu mempertimbangkan matang-matang, sebelum di teken hutang nantinya.
“Angka satu triliun itu kalau di rupiahkan sebesar seribu milliar, lah ini yang tujuh ratus miliar saja semua ada bataria susah, rasionalisasinya dimana? Astaga.” Tambahnya
