Benhur George Watubun (BGW) merespon Gubernur Maluku yang akan melakukan peminjaman di PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan angka yang di takser sebesar Rp. 1,5 Triliun, selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku yang punya kewenangan setuju atau tidaknya merespon terhadap kisaran dana yang di anggap terlalu besar dan Potensi membebani daerah kedepannya dan menyampaikan tak tertarik atas ide dari Hendrik Lawerissa itu. (19/11/2025).
“Kita tidak bisa beli kucing dalam karung. Semua harus jelas, terencana, memenuhi syarat, dan yang paling penting adil bagi seluruh daerah. Kalau tidak adil, kami tidak akan setuju.” Tegas Benhur.
Menyampaikan hal yang sifatnya Prinsipal tersebut, DPRD Maluku akan menyetujui semua Program yang di lakukan Pemerintah Provinsi Maluku, akan tetapi dengan ukuran yang masuk di akal dan di terima seluruh elemen masyarakat, agar tak terjadi persoalan di kemudian hari sehingga Good Governance dapat di raih secara Efektif dan Optimal.
Mengingat, Maluku saat ini masih dalam tahap penyelesaian anggaran Hutang yang di tinggalkan Pemerintahan sebelumnya. Sehingga dalam perencanaannya skema pembayaran harus terukur dan transparan, di peruntukan pada post-post yang mampu berdampak pada rakyat.
Politisi PDIP itu menginginkan agar Asas Keadilan dan Pemerataan menjadi peluang utama agar 11 kabupaten/kota memperoleh porsi yang proporsional. Kendati demikian, ia berpesan agar hal yang menjadi dasar seperti komponen teknis terpenuhi oleh Pemerintah Provinsi.
