Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku memberikan ultimatum tegas kepada Pemerintah Provinsi Maluku agar segera menyelesaikan tunggakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru SMA dan SMK di seluruh wilayah Maluku.
Peringatan tersebut tercantum dalam laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun 2025, yang dibacakan pada rapat paripurna DPRD Maluku, Selasa (23/9/2025) malam. Banggar menekankan bahwa pembayaran TPP guru tidak boleh kembali ditunda, sebab kesejahteraan tenaga pendidik sangat bergantung pada realisasi pembayaran yang selama ini macet.
Dalam catatan resmi yang dibacakan Pj. Sekretaris DPRD Maluku, Farhatun Samal, disampaikan: “Jangan sampai persoalan administrasi menghambat hak para guru yang telah berjasa besar untuk pembangunan sumber daya manusia di Maluku.” Banggar menegaskan, tunggakan TPP guru harus dipenuhi sebelum akhir tahun anggaran 2025.
Merespons desakan tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memastikan bahwa penyelesaian TPP guru menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Ia meminta Dinas Pendidikan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempercepat proses pembayaran melalui APBD Perubahan 2025. “Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kami tidak ingin ada kendala yang memperlambat hak guru dalam menerima TPP yang telah menjadi bagian dari kesejahteraan mereka. Proses pembayaran harus segera dituntaskan,” ujar Lewerissa.
Namun, Gubernur mengingatkan bahwa kelancaran pembayaran sangat ditentukan oleh kelengkapan data yang diberikan sekolah maupun dinas terkait. “Kalau input data lengkap dan tidak bermasalah, maka pembayaran bisa langsung berjalan. Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan hal ini terlaksana dengan baik,” tambahnya.
DPRD menilai keterlambatan pembayaran TPP selama ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan motivasi guru. Oleh karena itu, DPRD menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran dan digunakan sebagaimana mestinya, terutama untuk kesejahteraan para guru yang berperan besar dalam membangun masa depan anak-anak Maluku,” kata Banggar.
Melalui penuntasan tunggakan TPP ini, DPRD berharap kesejahteraan guru meningkat, sehingga kualitas pendidikan di Maluku juga semakin baik dan berkontribusi pada pembangunan daerah secara menyeluruh.
