Ratusan massa dari organisasi kepemudaan yang tergabung dalam OKP Cipayung Maluku menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 1 September 2025. Aksi ini berlangsung di dua titik, yakni Kantor Polda Maluku dan kantor DPRD Provinsi Maluku.
Dalam aksinya, massa menyampaikan 9 poin tuntutan yang menyoroti isu hukum, lingkungan, hingga pembangunan daerah. Beberapa di antaranya adalah desakan pengusutan kasus kekerasan terhadap rakyat termasuk ojol, reformasi Polri secara menyeluruh, penolakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, serta pembatalan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dianggap merugikan buruh dan masyarakat kecil.
Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah segera mengesahkan RUU Daerah Kepulauan, mencabut izin tambang perusahaan bermasalah, menindak penggunaan zat kimia berbahaya di tambang emas Gunung Botak, serta mendorong pembangunan ekonomi rakyat Maluku melalui hilirisasi sektor perikanan dan sagu. Poin terakhir, mereka mendesak pemerintah memprioritaskan masyarakat Tanimbar dalam pengelolaan Blok Masela.
Usai aksi, Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku, Arman Kalean, menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap kondisi daerah.
“Hari ini kami turun bersama OKP Cipayung Maluku untuk menyampaikan keresahan rakyat. Sembilan tuntutan yang kami bawa adalah suara kolektif dari masyarakat kecil, buruh, mahasiswa, hingga nelayan. Kami ingin memastikan bahwa aspirasi ini tidak berhenti di jalan, tapi benar-benar ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan DPRD Maluku,” ujar Arman Kalean.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus mengawal perkembangan dari setiap tuntutan yang telah disampaikan, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Kami tidak ingin aksi ini hanya jadi seremonial. Kami akan pantau, kami akan awasi, sampai pemerintah benar-benar menjalankan kewajibannya terhadap rakyat Maluku,” tegasnya.
Aksi berlangsung sejak pukul 07.00 WIT dengan pengawalan aparat keamanan, dan berakhir dengan penyampaian pernyataan sikap di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku.
