DPRD Provinsi Maluku menegaskan akan melakukan pengawasan ketat terhadap proses penanganan bencana di sejumlah daerah terdampak, demi memastikan bantuan tersalurkan secara transparan dan efektif.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Mumin Refra, menuturkan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat kondisi masyarakat yang mengalami dampak bencana alam, seperti banjir serta kerusakan jalan dan jembatan akibat cuaca ekstrem beberapa waktu lalu.
“Dampak cuaca ekstrem menyebabkan banjir maupun kerusakan jalan dan jembatan di beberapa wilayah. Nah, untuk penanganannya seperti apa, kita tidak bisa hanya dengar informasi lisan atau dari media sosial. Komisi akan turun langsung agar negara hadir melihat secara nyata, dan mengambil langkah perbaikan menyeluruh,” kata Mumin di Ambon, Jumat (08/08/2025).
Ia menjelaskan bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas PUPR Provinsi Maluku, sehingga langkah cepat diperlukan untuk merespons keluhan warga.
Dalam rapat kerja Komisi III DPRD Maluku, sejumlah titik banjir yang menjadi perhatian meliputi Sungai Wayari Suli, Jembatan Kawanua di Seram Selatan, Sungai Tamilouw, serta beberapa wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
“Kita minta segera penanganan cepat. Pihak balai maupun PUPR harus identifikasi masalah agar jangan sampai penanganannya menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Selain banjir, komisi juga menyoroti kondisi jalan provinsi di Tepa, wilayah Maluku Tengah, dan Kota Ambon, khususnya akses menuju Kecamatan Nusaniwe. Mumin mengingatkan pemerintah agar mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai untuk menghindari aktivitas yang dapat memperparah situasi saat cuaca ekstrem.
Ia juga menyebutkan adanya komitmen pemerintah pusat untuk membantu perbaikan infrastruktur melalui dukungan anggaran, yang akan dibahas secara teknis bersama instansi terkait.
“Secara umum jalan di Maluku Tengah, jalan di Tepa maupun jalan di Kota Ambon menjadi fokus. Khusus penanganan sungai, Balai Wilayah Sungai akan menangani Maluku Tengah, Seram dan Kota Ambon, sedangkan di Aru, Maluku Tenggara dan Kepulauan Kei ditangani Dinas PUPR bidang sumber daya air.”
“Kita akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk melakukan tinjauan langsung ke empat lokasi terdampak banjir. Kita akan awasi itu,” tutup Mumin.
