Jakarta – Masyarakat Asta Cita Indonesia (MACI) secara resmi meluncurkan program pelatihan bagi juru bicara khusus di bidang infrastruktur. Langkah ini didukung penuh dan di buka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor Kemenko Infra yang berlokasi di jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. (7/8/2025)
Ini sebagai bentuk komitmen MACI untuk mengawal dan mensosialosasikan program pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian integral dari Asta Cita, delapan program prioritas di pemerintahan Presiden Prabowo.
“Infrastruktur bukan sekadar proyek fisik. Ini adalah strategi politik dan sosial untuk mengatasi ketimpangan, memperkuat konektivitas, dan membuka peluang ekonomi di seluruh daerah,” Ketua MACI, Muh Zulfikar Suhardi.
Para juru bicara yang dicetak melalui program ini akan dibekali dengan berbagai pengetahuan teknis, data, dan pemahaman strategis terkait proyek-proyek vital nasional. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi, menjawab pertanyaan publik, serta menepis misinformasi atau hoaks yang kerap beredar seputar proyek-proyek strategis.
Menko Infra AYH juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa program ini sangat membantu untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana infrastruktur berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup.
“Dalam sukacita dan energi positif, sama-sama kita mengambil peran dan berkontribusi untuk mengawal pembangunan Indonesia ke depan,” Menko Infra AHY.
Ketua MACI, Muh Zulfikar Suhardi juga mengapresiasi Menko Infra AHY, atas dukungan dan komitmennya dalam pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat.
Program ini diikuti 38 Provinsi di Indonesia, untuk daerah Provinsi Sulawesi Utara mengirimkan 2 orang perwakilannya yang direkomendasikan oleh anggota DPR-RI Hilllary Brigitta Lasut, salah satunya WINFRIT LAKOY seorang tokoh pemuda.
Inisiatif MACI ini disambut baik oleh berbagai kalangan terlebih masyarakat Sulawesi Utara, sebagai langkah positif dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.
