Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman, untuk menutup operasional PT Spice Island Maluku (SIM) — perusahaan pengelola pisang abaka — mendapat sorotan dari Anggota DPRD Provinsi Maluku, Ismail Marasabessy.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, pada Senin (21/7/2025), Ismail menyatakan keprihatinannya terhadap dampak penutupan tersebut, terutama bagi ratusan pekerja lokal yang kehilangan mata pencaharian.
Menurut Ismail, sebagian besar dari tenaga kerja yang kini terpaksa dirumahkan merupakan warga asli Kabupaten SBB.
“Keputusan bupati saya akui mendengar aspirasi masyarakat di tiga dusun, yaitu Negeri Kawa dan Negeri Eti. Tapi Bupati juga wajib mempertimbangkan nasib para pekerja yang menggantungkan hidup dari perusahaan itu,” kata Ismail.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Maluku dari daerah pemilihan SBB, Ismail menilai bahwa PT SIM selama ini telah beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban membayar pajak dan kelengkapan perizinan.
“Perusahaan ini rutin membayar pajak, termasuk galian C, yang menjadi sumber penting PAD. Kalau aktivitasnya dihentikan, PAD langsung berhenti. Ini kerugian besar bagi daerah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) SBB masih tergolong rendah, sehingga kontribusi dari sektor swasta seperti pengelolaan abaka sangat penting untuk menopang pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Ismail menilai bahwa solusi terbaik seharusnya melibatkan dialog dan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan, bukan keputusan sepihak.
“Kalau memang ada masalah, duduk bersama. Jangan main tutup. Harus ada win-win solution, agar masyarakat tidak rugi dan perusahaan juga tetap beroperasi dengan memperhatikan dampaknya,” tegas politisi Partai NasDem itu.
Mengakhiri pernyataannya, ia menekankan pentingnya keberadaan perusahaan-perusahaan legal yang turut menyumbang PAD. “Tanpa mereka, jangan harap SBB bisa jalan sendiri,” pungkasnya.
