Konflik sosial yang kerap terjadi di wilayah Provinsi Maluku kembali menjadi perhatian di tingkat nasional. Wilayah yang secara administratif terdiri atas 11 kabupaten/kota ini masih rawan terhadap bentrok antar kelompok masyarakat, dan dinilai membutuhkan penanganan yang lebih serius dan menyeluruh.
Sejumlah peristiwa yang sempat terjadi di berbagai wilayah seperti Kota Ambon, Maluku Tenggara, hingga Maluku Tengah menjadi bukti bahwa stabilitas sosial di Maluku masih rentan terganggu. Hal ini diperparah dengan adanya pihak-pihak yang, secara sengaja maupun tidak, turut memprovokasi situasi hingga menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat.
Dalam kunjungan kerjanya di Kota Ambon, anggota Komisi III DPR RI Soedarsono Tandara memberikan pernyataan terkait isu tersebut. Ia menegaskan bahwa penanganan terhadap konflik di Maluku sejauh ini sudah menunjukkan kemajuan signifikan, dan aparat penegak hukum telah bekerja secara maksimal dalam menjaga stabilitas keamanan.
“Nah itu semua, menurut kami sudah ditangani secara baik, dan angka-angka kejahatan semakin berkurang,” ujar Tandara kepada awak media saat ditemui usai pertemuan dengan sejumlah tokoh keamanan dan masyarakat di Ambon.
Kunjungan kerja ini turut menjadi bagian dari evaluasi dan pemantauan DPR RI terhadap kondisi penegakan hukum dan keamanan di wilayah rawan konflik, termasuk Maluku. Pemerintah pusat diharapkan terus memberikan dukungan, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun logistik untuk memperkuat stabilitas sosial di wilayah timur Indonesia ini.
