Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra, S.H., mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku atas pengelolaan keuangan daerah. Namun, ia menekankan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan indikator tata kelola keuangan yang harus dibarengi dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, terutama daerah-daerah yang masih terisolasi.
“Alhamdulillah, hasil penilaian dari BPK menunjukkan bahwa Maluku kembali meraih WTP secara berturut-turut. Ini patut diapresiasi karena mencerminkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar Refra usai rapat paripurna di DPRD Maluku, Rabu (28/5/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa keberhasilan administratif seperti WTP harus diikuti oleh dampak nyata di lapangan, terutama dalam bentuk pembangunan yang inklusif dan merata.
“WTP memang penting, tapi bukan segalanya. Pemerintah daerah perlu menjadikan capaian ini sebagai dorongan untuk terus memperbaiki pembangunan yang tematik, terukur, dan berpihak pada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih terisolasi,” tegasnya.
Akses Transportasi Masih Jadi Kendala Serius
Refra juga menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan 11 kabupaten/kota yang tersebar di berbagai pulau. Menurutnya, keterbatasan akses transportasi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan.
“Maluku ini adalah daerah kepulauan. Rata-rata kabupatennya terdiri dari banyak pulau, namun belum semuanya memiliki akses transportasi yang memadai. Misalnya, belum ada pelayanan feri yang rutin ke Kepulauan Aru, KKT (Kepulauan Tanimbar), maupun MBD (Maluku Barat Daya). Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” jelas Refra.
Ia menilai pembangunan infrastruktur strategis seperti bandara, pelabuhan, dan dermaga harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan jangka menengah dan panjang di Maluku.
“Kita tidak bisa melayani masyarakat dengan pendekatan pragmatis jangka pendek. Akses transportasi adalah kunci agar pembangunan bisa dirasakan secara merata. Di MBD, misalnya, satu pulau ke pulau lain bisa memakan waktu lebih dari 24 jam. Ini tantangan nyata yang harus dijawab,” pungkasnya.
Refra menyatakan komitmennya bersama Komisi III DPRD Maluku untuk terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, sebagai upaya menjembatani kesenjangan antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
