Peristiwa konflik berkepanjangan antara Perumda dan Ohoijang kini memasuki babak baru. Sejumlah pemuda dan pemudi dari berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Polres Maluku Tenggara pada Jumat siang (11/4).
Aksi yang diikuti oleh elemen dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tual/Malra, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Maluku Tenggara, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Maluku Tenggara, Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Tual/Malra, BEM Nusantara (BEMNUS) Maluku Tenggara, serta Elite Generation ini menuntut kejelasan hukum atas berbagai insiden yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil.
Para demonstran membawa sejumlah tuntutan kepada pihak Polres Maluku Tenggara, yakni:
- Mendesak Polres Maluku Tenggara segera menangkap pelaku penembakan yang menyebabkan dua orang meninggal dunia dan beberapa luka-luka pada 16 Maret 2025.
- Mendesak pengusutan tuntas kasus panah lari yang terjadi dua kali di Taman Tabob, yang sebelumnya telah dilaporkan secara resmi oleh warga ke pihak kepolisian.
- Menuntut penyelesaian kasus pembakaran rumah, motor, dan perusakan tempat usaha yang terjadi akibat konflik, serta penangkapan pelaku-pelakunya.
- Mendorong Polres Maluku Tenggara untuk melakukan razia terhadap pemilik senjata tabung yang dianggap membahayakan warga.
Jose Renmaur, selaku Koordinator Lapangan (Korlap), menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Polres Maluku Tenggara yang dinilai lamban dan tidak serius dalam menangani konflik yang sudah berlangsung sejak 2022.
“Katong dengan Ohoijang ini sudah tiga tahun dari 2022–2025. Lucunya, konflik yang terjadi Mei 2024 lalu, ada yang ditembak, rumah dan kendaraan terbakar, tapi sampai sekarang tahun 2025, polisi belum juga tangkap pelaku. Ini seolah-olah sengaja dibiarkan supaya katong bakalai terus,” ungkap Jose dalam orasinya.
Ia menegaskan bahwa ketidakjelasan proses hukum menjadi pemicu utama terus berlanjutnya konflik antar pemuda dari dua wilayah tersebut. Warga merasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian.
“Kami datang mencari keadilan di Polres Malra. Karena sampai saat ini, institusi Polri belum menunjukkan hasil kerja yang nyata. Khususnya bagi keluarga korban yang kehilangan saudara dan mengalami kerugian besar,” lanjut Jose.
Mereka juga menyoroti kinerja Kapolres Maluku Tenggara AKBP Frans Duma, S.P yang dinilai lalai dan tidak memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban.
“Sudah hampir satu tahun sejak konflik 3 Mei 2024 lalu, rumah dan motor warga dibakar, orang ditembak, tapi sampai sekarang belum ada perkembangan. Ini menyakitkan dan membuat keluarga korban merasa diabaikan,” tegas Jose menutup aksinya.
Aksi ini berjalan dengan tertib dan damai, meskipun diwarnai dengan sorakan tuntutan keras. Para demonstran berkomitmen akan terus mengawal proses hukum hingga pelaku ditangkap dan keadilan ditegakkan.Peristiwa konflik berkepanjangan antara Perumda dan Ohoijang kini memasuki babak baru. Sejumlah pemuda dan pemudi dari berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Polres Maluku Tenggara pada Jumat siang (11/4).
Aksi yang diikuti oleh elemen dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tual/Malra, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Maluku Tenggara, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Maluku Tenggara, Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Tual/Malra, BEM Nusantara (BEMNUS) Maluku Tenggara, serta Elite Generation ini menuntut kejelasan hukum atas berbagai insiden yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil.
Para demonstran membawa sejumlah tuntutan kepada pihak Polres Maluku Tenggara, yakni:
- Mendesak Polres Maluku Tenggara segera menangkap pelaku penembakan yang menyebabkan dua orang meninggal dunia dan beberapa luka-luka pada 16 Maret 2025.
- Mendesak pengusutan tuntas kasus panah lari yang terjadi dua kali di Taman Tabob, yang sebelumnya telah dilaporkan secara resmi oleh warga ke pihak kepolisian.
- Menuntut penyelesaian kasus pembakaran rumah, motor, dan perusakan tempat usaha yang terjadi akibat konflik, serta penangkapan pelaku-pelakunya.
- Mendorong Polres Maluku Tenggara untuk melakukan razia terhadap pemilik senjata tabung yang dianggap membahayakan warga.
Jose Renmaur, selaku Koordinator Lapangan (Korlap), menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Polres Maluku Tenggara yang dinilai lamban dan tidak serius dalam menangani konflik yang sudah berlangsung sejak 2022.
“Katong dengan Ohoijang ini sudah tiga tahun dari 2022–2025. Lucunya, konflik yang terjadi Mei 2024 lalu, ada yang ditembak, rumah dan kendaraan terbakar, tapi sampai sekarang tahun 2025, polisi belum juga tangkap pelaku. Ini seolah-olah sengaja dibiarkan supaya katong bakalai terus,” ungkap Jose dalam orasinya.
Ia menegaskan bahwa ketidakjelasan proses hukum menjadi pemicu utama terus berlanjutnya konflik antar pemuda dari dua wilayah tersebut. Warga merasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian.
“Kami datang mencari keadilan di Polres Malra. Karena sampai saat ini, institusi Polri belum menunjukkan hasil kerja yang nyata. Khususnya bagi keluarga korban yang kehilangan saudara dan mengalami kerugian besar,” lanjut Jose.
Mereka juga menyoroti kinerja Kapolres Maluku Tenggara AKBP Frans Duma, S.P yang dinilai lalai dan tidak memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban.
“Sudah hampir satu tahun sejak konflik 3 Mei 2024 lalu, rumah dan motor warga dibakar, orang ditembak, tapi sampai sekarang belum ada perkembangan. Ini menyakitkan dan membuat keluarga korban merasa diabaikan,” tegas Jose menutup aksinya.
Aksi ini berjalan dengan tertib dan damai, meskipun diwarnai dengan sorakan tuntutan keras. Para demonstran berkomitmen akan terus mengawal proses hukum hingga pelaku ditangkap dan keadilan ditegakkan.
