Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bersama DPR RI telah menetapkan jadwal pelantikan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi, yakni pada 6 Februari 2025.Menanggapi keputusan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Rahawarin, menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan ini. Dalam keterangannya kepada media di Kantor DPRD Maluku, Kamis (23/2), Fauzan berharap setelah pelantikan, para kepala daerah yang baru dapat segera membangun kerja sama yang solid dengan DPRD dalam rangka mewujudkan kemajuan di Maluku.Ia juga menekankan pentingnya pemerintahan yang baru dilantik untuk segera menangani berbagai persoalan yang masih menjadi tantangan utama, seperti penyelesaian utang kepada pihak ketiga, pembayaran tunjangan kinerja pegawai (TPP), serta persoalan mendesak lainnya di sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan perbaikan transportasi.“Harapan kami, pemerintah daerah yang baru dapat bergerak cepat dan bersinergi dengan DPRD agar seluruh isu krusial di Maluku bisa ditangani dengan baik,” ujarnya.
Fauzan Rahawarin Dukung Pelantikan Kepala Daerah 6 Februari, Dorong Sinergi dan Penyelesaian Masalah Prioritas
